SELAMAT DATANG di www.KabarMaluku.com  |  Login Wartawan      
Ikuti Informasi Seputar Maluku Hanya di KabarMaluku.com, Aspirasi Gandong

AMI Maluku Ajak Sukseskan Kongres HMI ke-XXX Ambon

Ditulis oleh KabarMaluku.com on 05 February, 2018 | 10:37 PM

Ambon, KabarMaluku.com - Pelaksanan Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke XXX di Kota Ambon Provinsi Maluku pada tanggal 14-19 Februari 2018 mendatang disambut baik serta didukung oleh pemerintah daerah maupun OKP, OKPI dan Ormas di negeri sebutan seribu pulau, tak terkecuali Anak Muda Indonesia atau AMI Maluku.

Melalui Ketua PW AMI Maluku, Masyhuri Maswatu,  kepada Kabrmaluku.com, Senin (05/02/2018) menyebutkan sangat bangga dan menyambut baik pelaksanaan Kongres HMI ke-XXX di daerah ini dan berharap semoga kedepan ada kongres kongres semacam ini bisa digelar di sini (Maluku-red).

Maswatu berharap pelaksanan kongres ini dapat berjalan baik dan lancar sesuai agenda serta mengahasilkan Ketua Umum (Ketum) yang tentunya menjadi leader bagi rumah besar hijau hitam.

"Bahwa bagi AMI Maluku kongres HMI menjadi kebanggan bagi kader HMI khususnya dan masyarakat Maluku pada umumnya, karena momentum kongres HMI juga menjadi ruang aspirasi untuk pembangunan Maluku. Maluku adalah rumah yang damai untuk setiap orang lebih khusus buat peserta kongres HMI ke XXX di kota Ambon", ujar Maswatu.

"Mari katong sukseskan kongres HMI ke-XXX di Kota Ambon tanggal 14 -19 februari 2018. Jadilah tuan dan nyonya yang baik", ajak Maswatu.


(tim KM.com)

10:37 PM | 0 komentar

Kebijakan Jokowi Buat Masyarakat Maluku Makin Miskin

Ditulis oleh KabarMaluku.com on 04 February, 2018 | 6:53 PM

Ilustrasi
Ambon, KabarMaluku.com - Kemiskinan di Provinsi Maluku makin hari kian meningkat selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Daerah Maluku yang merupakan daerah penghasil lumbung Ikan nasional terus berkurang akibat kebijakan kebijakan pusat yang memaksa para nelayan harus terhenti akibat kebijakan yang dinilai hanya merugikan masyarakat nelayan.

Akibat dari itu, angka kemiskinan di provinsi bahari ini makin tinggi. Kemiskinan makin menjadi jadi di Provinsi ini pun diakui Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff dengan tegas menyalahkan pemeritah pusat sebagai penyebab daerah ini tetap miskin.

Hal itu diungkapkan Gubernur Assagaff saat membuka Rakerda Pemprov di Ohoi Ngafan, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Malra, Kamis (01/02/2018). Pada kesempatan itu, Ia mengeluhkan kebijakan moratorium dari Menteri Kelautan dan Perinanan Susi Pudjiastuti, sebagai salah satu penyebab kemis­kinan.

“Yang pertama dan paling terasa misalnya karena kebijakan moratorium dari Menteri Susi. Ikan di cold storage makin sedikit.  Ini gara-gara moratorium. Akhirnya tenaga kerja di cold storage dipangkas sampai dengan 70 sampai 75%,” kata Gubernur.

Mencari solusi terkait persoalan itu, Assagaff mengatakan sudah meminta Menteri Susi lebih jelas lagi. Misalnya memberikan batas waktu, sampai kapan moratorium itu. Menteri Susi hanya lihat dari satu sisi, tapi seorang gubernur, lihat dari berbagai sisi.

“Menteri Susi tidak lihat dari angka kemiskinan. Tapi gubernur melihat dari angka pengangguran, kemiskinan, pendapatan rakyat, semua itu kita lihat,” tandasnya.

Assagaff menyebutkan, angka kemiskinan Maluku pada bulan September 2017, tercatat masih 18,29 persen. Ini karena 3 kabupaten yang ada di wilayah Selatan yakni Maluku Barat Daya 29 persen, Maluku Tenggara Barat 28 persen dan Kepulauan Aru 28 persen.

“Ini yang membuat angka kemiskinan kita masih 18.29 persen. Nah saya berharap ketiga kabupaten ini, kepala daerahnya mau kerja keras ikut menurunkan angka kemiskinan sekitar 23-24 persen, itu berarti kita akan turun sampai 15 persen,” tuturnya.

Drirnya mengharapkan kedepan moratorium bisa secepatnya dicabut supaya memperkuat koordinasi, perkuat juga sinkronisasi, sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai kuasa pengguna anggaran pembangunan di daerah ini.


(tim KM.com)
6:53 PM | 0 komentar

Desa Kawa dan Pulau Osi Jadi Alternatif Pembangunan Bandara di SBB

Ilustrasi
Piru, KabarMaluku.com - Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Provinsi Maluku dipastikan bakal memiliki Bandara Udara yang juga dapat dijadikan sebagai Bandara Transit Pattimura Ambon. Dengan dibangunnya Bandara tersebut tentunya mampu memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, meningkatkan promosi wisata, ekspor impor hasil perikanan dan pertambangan bagi masyarakat SBB.

Tentunya, semangat dan tagline Kas Bae SBB yang digelorakan Bupati dan Wakil Bupati, Drs. Muhammad Yasin Payapo, M.Pd dan Timotius Akerina, SE, M.Si tampaknya bukan isapan jempol semata. Perjuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBB melalui Bupati dengan mengusulkan adanya percepatan pembangunan Bandara di daerah tersebut mulai ada titik terang, pasalnya tim Dirjen Perhubungan Udara telah menjawab usulan Pemda SBB untuk segera memiliki bandara umum yang dapat dijadikan bandara Transit Pattimura Ambon.

Dimana dari tim telah melakukan pengecekan langsung, survei dan mengevaluasi feasibily study yang dilakukan oleh PT Studiotama Maps Konsultan. Tim Dirjenhubudara sudah mengecek dan mengevaluasi hasil survei pada tiga titik alternative. Untuk titik pertama alternatif di Desa Kawa, alternatif kedua di Pulau Osi-Pelita Jaya dan alteenatif ketiga di dataran Pulau Osi-Kota Nia pada 14-15 Agustus 2017 pada titik koordinat geografis 3`0`52.18” LS – 128`6`46`81 BT.

Dari tiga alternatif tersebut yang dianggap memenuhi kelayakan yaitu pada titik alternatif ketiga, yaitu Pulau Osi-Kotania Atas, Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten SBB yang menjadi Pilihan. Rencana pembangunan Bandara Umum Kabupaten SBB dengan Runway landasan inti sepanjang 1.650 meter, untuk runway belakang sepanjang 500 meter dan runway depan sepanjang 500 meter dan panjang landasan secara keseluruhan tiga kilometer.

Pemkab SBB melalui Bupati, Drs Muhammad Yasin Payapo, M.Pd yang telah Menyurati ke Gubernur Maluku pada 29 Agustus 2017 terkait dukungan rencana pembangunan Bandara Kabupaten SBB sebagai hasil study kelayakan PT Studiotama Maps Konsultan. Jarak pembangunan bandara sekitar 15 kilometer atau 45 menit dari Kota Piru, dan diharapkan nantinya mampu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat SBB.

Hasil dari presentasi di Kementrian Perhubungan di Jakarta, bahwa bandara umum Kabupaten Seram Bagian Barat sangat disetujui Kepala otoritas wilayah VII Indonesia Timur di Manado. Saat presentasi Kemenhub mengapresiasi dan mendukung penuh pembangunan bandara umum tersebut.

Pembangunan di Bandara di Kabupaten dengan julakan Suka Mase Nusa ini, rencananya akan dianggarkan melalui APBN. Untuk estimasi pembangunan bandara tahap awal sekitar Rp 5 trilliun, didalamnya untuk pembangunan runway, fasilitas Penumpang, bangunan Gedung, sarana dan prasarana pendukung seperti terminal, cargo dan sebagainya.


(tim KM.com)
1:30 PM | 0 komentar

Maluku Disebut Sebagai Daerah Tingkat Kerawanan Pilgub, Masuk Urutan 5

Ditulis oleh KabarMaluku.com on 03 February, 2018 | 9:11 PM

Ambon, KabarMaluku.com - Tingkat kerawanan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) di Indonesia terlebih Pilgub Maluku yang bakal berlangsung pada bulan Juni 2018 mendatang menjdai fokus dan perhatian serius pihak kemanan untuk menjaga berlangsungnya pelaksanaan Pilgub yang aman dan sukses.

Tingkat kerawanan pada Pilgub di Maluku sendiri disebut masuk dalam urutan ke 5 di Indonesia sehingga harus menjadi fokus pihak terkait guna menjaga serta menyukseskan pesta demokrasi lima tahun sekali ini.

Wakapolda Maluku Brigjen Polisi Hasanuddin kepada wartawan di Ambon, Sabtu (03/02/2018) mengatakan, wilayah ini sebenarnya masuk kategori kerawanan nomor urut 5 pada saat momentum pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wagub.

"Nomor urut lima sebagai daerah rawan di Indonesia saat pelaksanaan pilkada. Itu menurut Rapim Polri," kata Wakapolda Hasanuddin.

Untuk itu dirinya meminta seluruh komponen masyarakat termasuk media massa harus bersama sama Polri menciptakan situasi keamanan yang sejuk dan kondusif selama tahapan pilkada berlangsung. Karena tahun ini akan ada pemilihan Gubernur dan Wagub Maluku, pilkada Wali Kota dan Wawali Tual, serta pemilihan langsung Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara.

"Proses pentahapannya sementara berlangsung di KPU dan sesuai jadwal itu akan dilakukan penetapan pasangan calon pada tanggal 12 Februari 2018 sehingga seluruh komponen masyarakat harus mendukung aparat keamanan dalam menjaga kamtibmas," ujarnya.

Untuk menghadapi agenda demokrasi yang berlangsu pada Juni mendatang tersebut Polda Maluku telah menyediak ribuan personil yang akan ditempatkan pada tugasnya masing masing saat berlangsungnya Pilgub dan Pilwagub maupun Pilkada Baik Bupati maupun Walikota.

"Polda Maluku telah menyiapkan 4.717 personil gabungan untuk melakukan pengaman pilkada langsung gubernur dan wagub Maluku, pilkada Wali kota Tual, serta Bupati Maluku Tenggara," tandas Wakapolda.

(KM.com)
9:11 PM | 0 komentar

Payapo: HANURA Maluku Hanya Satu

Ditulis oleh KabarMaluku.com on 30 January, 2018 | 10:45 PM

Ketua DPD HANURA Maluku, Yasin Payapo/ist
Ambon, KabarMaluku.com - Memastikan kepengurusan DPD Partai HANURA Maluku tetap solid dan sepakat mengakhiri konflik internal yang terjadi sebelumnya soal dualisme kepengurusan maka dengan tegas Ketua DPD Partai HANURA Maluku, Yasin Payapo menyatakan bahwa dualisme di kubu HANURA sudah selesai.

Hal ini dibuktikan dengan telah disahkannya kepengurusan DPP Partai HANURA  pimpinan Oesman Sapta Odang (OSO) itu oleh Menkumham.

“Dualisme sudah selesai dan kita lihat sendiri verifikasi yang dilakukan KPU mengacu pada SK Menkumham yang mengesahkan kepengurusan OSO,’’kata Payapo kepada sejumlah wartawan, Senin (29/01/2018).

Untuk itu, Payapo yang juga Bupati Seram Bagian Barat ini berharap, tidak ada lagi kader partai yang mengatakan atau mengklaim kalau ada kubu-kubuan atau dualisme.

“HANURA Maluku hanya satu. Tidak ada lagi HANURA yang lain. Yang sah itu HANURA yang dibawah kepemimpinan saya,’’ tegas Payapo.

Hal senada juga disampaikan Wakil Bendahara Bidang Pemenagan Pemilu Partai HANURA Maluku, Muslim Aloahiit bahwa kepengurusan dibawah Ketua DPD Partai HANURA Maluku Yasin Payapo sudah sangat jelas karena sesuai SK Menkumham bahwa ketua umumnya adalah Oesman Sapta Odang.

Sementara SK DPD HANURA Maluku telah ditandatangani oleh Ketua Umum dimana Yasin Payapo sebagai Ketua DPD Hanura Maluku berdasarkan hasil Musdalub di Jakarta baru baru ini.

"Kepengurusan pak Yasin Payapo sebagai Ketua DPD Partai HANURA Maluku sudah jelas sesuai SK DPP Partai Hanura dan telah ditandatangan langsung oleh pak Ketua Umum Oesman Sapta Odang", tandas Aloahiit. (KM.com)
10:45 PM | 0 komentar

Sah.! Patrai Hanura Lolos Verifikasi Faktual KPU

Ditulis oleh KabarMaluku.com on 29 January, 2018 | 11:58 AM

Jakarta, KabarMaluku.com - Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 makin berada di depan mata, itu sebabnya Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang adalah sebagai penyelenggara Pemilu makin bekerja ekstra. Minggu (28/01/2018), dari beberapa partai politik (Parpol) lainnya, DPP Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) mendapat kunjungan dan dinyatakan lolos verifikasi faktual dari KPU.

Hal itu disampaikan Hasyim Asy’ari selaku Komisioner KPU usai melakukan verifikasi faktual di Kantor DPP Partai Hanura. KPU dikatakannya telah memiliki dokumen kepengurusan baik yang diserahkan oleh DPP Partai Hanura maupun dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham).

‘’Nah Hanura ini berdasarkan SK Kemenkumham dan setelah kami verifikasi, kepengurusan yang dianggap sah dalam SK Kemenkumham adalah di bawah kepemimpinan Ketum Pak Oesman Sapta Odang,” ucap Hasyim.

KPU dalam verifikasi faktual fokus pada tiga hal yang diverifikasi, yakni terkait kepengurusan DPP Partai Hanura, keterwakilan 30 persen perempuan dalam kepengurusan, dan domisili kantor. Kemudian, dalam hal kepengurusan, KPU hanya memverifikasi identitas Ketua Umum, Sekjen, dan Bendahara Umum DPP Partai Hanura. Verifikasi dilakukan dengan mencocokkan kartu identitas pengurus.

“Dan perempuan di sini ada 55 orang, itu kira-kira kalau dikonversi ada 36,4 persen sehingga sudah memenuhi batas minimal 30 persen keterwakilan perempuan,” ujar Hasyim.

Selanjutnya, Kantor DPP Partai Hanura yang berada di Gedung The City Tower Lt 18, Jakarta Pusat ini dinyatakan memenuhi verifikasi. Hal yang sama juga dilakukan terhadap 30 persen keterwakilan perempuan dalam kepengurusan. Berdasarkan SK Kemenkumham, total pengurus DPP Partai Hanura berjumlah 151 orang.

“Jadi berdasarkan tiga itu, dalam penilaian KPU kepengurusan DPP Partai Hanura dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan verifikasi ini,” papar Hasyim, sembari menyebutkan berdasarkan surat keterangan dari Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat dan Surat Pernyataan yang ditandatangani Ketum serta Sekjen DPP Partai Hanura, maka Kantor Partai Hanura dinyatakan memenuhi syarat lolos verifikasi.

Untuk diketahui, bagi KPU di daerah juga akan melakukan hal yang sama terhadap kepengurusan Partai  Hanura di level Provinsi dan Kabupaten/Kota. Setelah itu, KPU akan mengumumkan parpol mana saja yang dinyatakan sah sebagai peserta Pemilu 2019.

Kedatangan KPU ini mendapat tanggapan dan sambutan positif dari Ketua Umum DPP Partai Hanura Oesman Sapta Odang alias OSO menyambut baik kedatangan tim verifikasi partai politik dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). OSO mengajak seluruh kadernya di daerah untuk mendukung kegiatan verifikasi yang dilakukan KPU.

“Tentunya, apa yang disampaikan KPU tadi sudah jelas, bahwa Partai Hanura lolos berdasarkan verifikasi ini hari. Saya kira itu adalah langkah awal yang sebentar lagi saya sampaikan kepada seluruh Indonesia, pengurus DPD partai Hanura siap-siap juga untuk melayani KPU di daerah,” kata Oesman seperti dilansir dari laman website Liputan6.com.

Lanjut politisi yang akrab disapa OSO ini menyampaikan bahwa proses verifikasi yang dilakukan KPU di bawah Ketua Arief Budiman. Menurutnya, selama empat kali mengikuti Pemilu, baru kali ini KPU serius dan lebih efektif melakukan verifikasi faktual parpol.

“Ini bukan rekayasa, tapi sistem. Cara mereka mengerjakan, menyeleksi, meninjau lapangan, melihat kantor-kantor, tempat-tempat itu tak sekedar basa-basi. Sampai dimasukin tempat-tempat kita,” tutur Oesman yang juga Ketua DPD RI ini. (*/KM.com)
11:58 AM | 0 komentar

Mendagri Tunjuk Sahuburua Plt Gubernur Maluku

Ditulis oleh KabarMaluku.com on 28 January, 2018 | 4:15 PM

Wagub Zeth Sahuburua/ist
Ambon, KabarMaluku.com - Gubernur Maluku, Said Assagaff mengatakan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo telah menyetujui Wagub Zeth Sahuburua sebagai Plt Gubernur Maluku sejak pekan lalu. Penunjukan oleh Mendagri karena Said Assagaff akan mengikuti Pilkada 2018.

“Saya kan harus mempersiapkannya sebelum penetapan menjadi calon yang sesuai jadwal KPU 12-13 Februari 2018,” ujarnya Said di Ambon, Jumat (26/01/2018).

Diketahui, Said yang berpasangan dengan Bupati Maluku Tenggara, Anderias Rentanubun jargonnya “SANTUN” mengajukan cuti maupun pengusulan Plt Gubernur Maluku sejak akhir Desember 2017. Pengusulan ini diatur dalam Peraturan Mendagri No. 74 tahun 2016, tentang pedoman bagi kepala daerah yang mengajukan cuti di luar tanggungan negara.

Selain itu, PKPU No. 4 tahun 2017 tentang kampanye pemilihan Gubernur - Wagub, Bupati - Wakil Bupati dan Wali Kota - Wakil Wali Kota. Sesuai dengan jadwal Pilkada Maluku 2018, penetapan pasangan calon kepala daerah oleh KPU pada pada 12-13 Februari 2018.

Kepala daerah yang telah ditetapkan oleh KPU sebagai calon kepala daerah harus mengajukan izin cuti diluar tanggungan negara selama masa kampanye.

“Saya juga telah menerima surat Mendagri soal cuti diluar tanggungan negara yang berlaku 15 Februari hingga 23 Juni 2018,” tandas Said. (*/KM.com)
4:15 PM | 0 komentar

Banyak Pensiun, Pemprov Maluku Butuh 800 Tenaga PNS

Kantor Gubernur Maluku /ist
Ambon, KabarMaluku.com - Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Maluku Femmy Sahetapy menyebutkan Pemerintah Provinsi (Pemrov) Maluku akan membutuhkan 800 pegawai baru guna menggantikan PNS lama yang akan pensiun tahun 2018 ini.

Dikatakannya, Pemprov Maluku mulai melakukan pengisian formasi untuk Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 2018. Meski belum menetapkan jumlah kuotanya, namun kebutuhan tenaga PNS baru di Pemrov Maluku mencapai 800 orang.

“Ada 800 PNS dilingkup Pemrov Maluku yang pensiun tepat tahun ini, jadi harus ada yang menutupi,” ujar Femmy kepada sejumlah media.

Dikatakan, BKD Maluku sudah menerima surat pengusulan formasi CPNS dari MenpanRB sejak Desember 2017 kemarin. Himbauannya, daerah harus segera menginput data paling lambat akhir Desember 2018.

“Tidak dijalaskan jadwal penerimaannya. Daerah hanya diminta segera menginput data sesuai formasi yang dibutuhkan,” terang Femmy.

Soal formasi tersebut, lanjut Kepala BKD, pihaknya sedang melakukan pengisian formasi jabatan.

“Yang diisi dari spesifikasi untuk jenjang pendidikan S2, S1 hingga yang untuk SMA,” singkatnya.

Meski begitu, Femmy mengatakan belum bisa menyebutkan formasi-formasi apa saja yang akan dibuka. Kemungkinan hal itu baru dilakukan setelah proses input data selesai. (*/KM.com)
3:40 PM | 0 komentar



alt/text gambar