SELAMAT DATANG di www.KabarMaluku.com  |  Login Wartawan      
Ikuti Informasi Seputar Maluku Hanya di KabarMaluku.com, Aspirasi Gandong

Prediksi Indo Barometer, PSI Hanura PBB PKPI dan Partai Garuda tidak Lolos

Ditulis oleh KabarMaluku.com on 14 April, 2019 | 9:54 PM

Jakarta, KabarMaluku.com - Partai Berkarya, PSI, Hanura, PBB, PKPI dan Partai Garuda diprediksi tidak lolos PT (parliamentary threshold) pada Pemilihan Umum (Pemilu) 17 April 2019 mendatang. Hal itu diungkapkan Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari kepada awak meeia di Hotel Harris, Jakarta, Sabtu (13/4/2019).

Dikatakannya, dari hasil surveinya mengenai Pemilu Legislatif 2019, ditemukan 6 partai politik tak lolos ambang batas parlemen atau parliamentary threshold (PT) 4 persen.

Sementara yang masuk dalam papan tengah dan lolos ke Senayan di antaranya Partai Golkar, kemudian PKB, dan Partai Demokrat. Menurutnya, pada Pileg inilah mereka masuk di tengah. 

"Golkar, PKS, PKB, Demokrat, PPP, PAN, NasDem, dan Perindo berada di papan tengah," kata Qodari.

Lanjut dikatakan Qodari, ada dua parpol yang diprediksi bisa menjadi jawara di Pileg 2019 ini. Yakni PDIP dan Gerindra.

"PDIP dan Gerindra berpeluang besar memajukan capres jika elektabilitas mereka tinggi," jelas Qodari.

Adapun jumlah sampel pada survei tersebut sebanyak 1200 responden dan tingkat kepercayaan 95 persen. Metode penarikan sampel adalah multistage random sampling serta teknik pengumpulan data adalah tatap muka. Sementara margin of error 2,8 persen.Survei ini pun dilakukan 1-7 April 2019 di 34 provinsi di Indonesia. (*/KM.com)
9:54 PM | 0 komentar

Pelantikan Gubernur dan Wagub Maluku Ditunda Hingga Usai Pemilu 17 April 2019

Ditulis oleh KabarMaluku.com on 14 March, 2019 | 12:27 PM

Murad Ismail-Barnabas Orno, Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku Terpilih Periode 2019-2024 (ist)
Ambon, KabarMaluku.com - Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur (Wagub) Provinsi Maluku periode 2019-2024, Murad Ismail-Barnabas Orno resmi ditunda hingga usai pelaksanaan Pemilu 17 April 2019 mendatang.

Kepada media, Apuspen Kemendagri Bahtiar menyampaio!kan penjelasan terkait penundaan pelantikan Gubernur dan Wakil Maluku terpilih, Murad Ismail - Barnabas. Semula, pelantikan akan dilakukan oleh Presiden Jokowi pada Senin, 11 Maret 2019.

Bahtiar mengatakan, penundaan pelantikan karena saat ini pemerintah konsentrasi pada pelaksanaan Pemilu Serentak 2019.

“Pelantikan Gubernur Maluku terpilih ditunda sampai setelah Pemilu Serentak tanggal 17 April 2019. Semua konsentrasi kita hari ini untuk menyukseskan Pemilu 17 April,” ujar kepada media, Rabu (13/3/2019).

Birokrat bergelar doktor Ilmu Pemerintahan itu mengatakan, meski pelantikan Gubernur-Wagub Maluku terpilih ditunda, penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelayanan publik tetap berjalan apa adanya sebagaimana biasanya.

“Dan sesuai UU Pemda telah ditunjuk Sekda Prov Maluku sebagai PLH (pelaksana) Gubernur Maluku sampai dilantiknya gubernur terpilih,” terang Bahtiar.

“Jadi ini soal teknis waktu jadwal pelantikan saja. Dan dipastikan setelah pemilu akan dilantik. Mohon disampaikan kepada masyarakat Maluku,” imbuhnya.

Ditekankan lagi bahwa birokrasi dan pelayanan publik dipastikan tetap berjalan lancar, di bawah kepemimpinan Sekda Provinsi Maluku sebagai Pelaksana Harian Gubernur.

“Pemda Maluku terus diasistensi oleh Kemendagri sehingga penyelenggaraan pemerintahan daerah dipastikam berjalan lancar,” pungkas mantan Direktur Politik Dalam Negeri Kemendagri itu. (*/KM.com/tim)

12:27 PM | 0 komentar

AJ Patty (Alexander Jacob Patty), Tokoh Nasionalis Ambon Pendobrak Privilese

Ditulis oleh KabarMaluku.com on 04 March, 2019 | 11:24 AM

Istimewa
KabarMaluku.com - Setelah puluhan tahun terpendam di Tempat Permakaman Umum Pandu, Kota Bandung, kuburan Alexander Jacob Patty (selanjutnya ditulis A.J. Patty) akhirnya dipindahkan ke Taman Makam Pahlawan Kapahana, Kota Ambon.

Rabu, 22 Maret 2017, kerangka jenazahnya digali dan langsung diterbangkan ke Kota Ambon. Esoknya, acara pemakaman ulang dilangsungkan.

Terdapat beberapa versi tentang waktu dan tempat kelahirannya, juga waktu kapan ia meninggal dunia. Rudi Fofid menulis diMaluku Post yang ia kutip dari pelbagai sumber tentang ragam versi kelahiran dan kematian ini. 

Beberapa variasi tempat dan titimangsa kelahiran A.J. Patty, berdasarkan sumber yang dikumpulkan Fofid, yakni Nolloth, 15 Agustus 1901; Nolloth, 12 Desember 1889; Nolloth, 1894; Banda, 1894; dan Ambon, 1894. Meski catatan tentang tempat meninggalnya semua di Bandung, titimangsanya berlainan: 15 Juli 1947 dan 1952 hingga 16 Januari 1953, 1955, dan 1957. 

Dieter Bartels, antropolog Jerman-Amerika yang melakukan penelitian di Maluku Tengah selama 40 tahun lebih, dalam bukunya bertajuk Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku Jilid II: Sejarah (2017), menyertakan selembar foto A.J. Patty dengan keterangan yang menyebutkan bahwa A.J. Patty dilahirkan pada 1901 dan meninggal pada 1957. 

Patty, Tokoh Ambon Nasionalis
Betapa rumitnya menentukan satuan waktu dan tempat yang menandai hayat A.J. Patty. Di luar hal tersebut, terhampar pula satuan karya dari tokoh ini sehingga ia disebut sebagai salah seorang tokoh perintis kemerdekaan Indonesia.

Dalam catatan Bartels, Revolusi Komunis yang terjadi di Rusia pada 1917 menjadi pendorong Belanda untuk mengawasi dengan ketat para aktivis dan organisasinya di Hindia Belanda, seperti Insulinde atau Nationaal Indische Partij (NIP) hingga Sarekat Islam. 

Bangkitnya gelombang nasionalisme di kalangan intelektual pribumi di sejumlah wilayah Hindia Belanda, juga berjangkit di kalangan terpelajar Maluku—wilayah, yang menurut Bartels, “sudah cukup lama mengambil keuntungan lewat hubungan simbiosis dengan Belanda”.

“[Keuntungan] menikmati status khusus mereka, dan terus berusaha menjadi ‘Belanda Hitam’ [tapi] ada segelintir orang Maluku, baik di Maluku maupun di luar Maluku, bahkan yang bergabung dengan KNIL, merasa bahwa ‘Kesetiaan Sepanjang Masa’ hanya menguntungkan kebijakan penindasan kolonial Belanda, bukan terutama terhadap kelompok etnik lain, melainkan juga penindasan terhadap orang Ambon sendiri,” tulis Bartels.

A.J. Patty adalah salah seorang dari yang segelintir itu. Untuk memperjuangkan kepentingan moral dan material rakyat Ambon, serta mengembangkan ekonomi tanah leluhurnya, ia mendirikan Sarekat Ambon. Sebagai ketua, ia dikukuhkan di Semarang pada 9 Mei 1920 yang mayoritas dihadiri oleh serdadu KNIL.

Saat organisasi ini didirikan, di kalangan serdadu KNIL tengah terjadi tuntutan untuk menyamakan status dan besaran upah tanpa melihat latar belakang etnis. Serdadu yang berasal dari Ambon dan Minahasa saat itu memiliki status dan upah yang lebih tinggi dari etnis lainnya.

Kehadiran Sarekat Ambon, yang ikut memperjuangkan persamaan status, bukan hanya antar-serdadu pribumi, melainkan juga antara serdadu pribumi dan Eropa, dianggap ancaman oleh sebagian serdadu KNIL asal Ambon. Oleh karena itu, mereka mendirikan organisasi tandingan yang bernama Onderlinge Steun (Bantuan Timbal Balik) dan De Amboinees.

“Patty teguh berpendirian bahwa orang Ambon harus bersatu dengan semua kelompok etnik lain di Indonesia demi memperoleh kemajuan dalam sistem kolonial. Dia mendukung pihak yang tidak populer dalam masalah persamaan hak, meskipun sadar bahwa sebagian besar orang Ambon yang hidup di Jawa adalah serdadu KNIL beserta keluarganya,” imbuh Bartels.

Mendapati sejumlah serdadu KNIL mendukung perjuangan Sarekat Ambon, pemerintah kolonial Belanda melawannya dengan ancaman pemecatan terhadap serdadu KNIL yang bergabung secara aktif dalam pelbagai organisasi yang tidak disetujui Belanda, termasuk Sarekat Ambon.

Ancaman tersebut otomatis memutus hubungan Sarekat Ambon dengan mayoritas pendukungnya sehingga vakum beberapa saat. Warsa 1922, organisasi ini mulai bangkit kembali, dan setahun kemudian mendirikan Ina Toeni—sebagian sumber menulisnya Inna Toeni—yang berarti Wanita Sejati, sebagai organisasi kewanitaan.

Pendirian Ina Toeni tidak terlepas dari tingginya dukungan dari para istri serdadu KNIL yang telah diancam pemerintah kolonial Belanda. Untuk memecah dukungan serdadu KNIL, beserta istri-istrinya kepada Sarekat Ambon, pada 1925—tahun yang sama dengan dibuangnya A.J. Patty ke Bengkulu—Belanda menegaskan kembali perbedaan status di kalangan bala tentara pribumi.

Sebelum dibuang ke Bengkulu, Patty sempat pergi ke Maluku Tengah untuk melebarkan sayap Sarekat Ambon. Ia diterima oleh kalangan terdidik seperti para guru yang juga memperjuangkan kepentingan warga. Namun, kalangan pemangku adat dan pemimpin agama menentangnya karena merasa kedudukannya terancam. 

“Karena pandai berpidato, ia [A.J. Patty] mendapat sambutan hangat dari rakyat. Di mana-mana mulai berdiri ‘kring-kring’ Sarekat Ambon. Akan tetapi, ternyata, usaha A.J. Patty ini mula-mula mendapat tantangan dari para regenten [Kepala Negeri] yang merasa takut dan terancam wibawa mereka di kalangan rakyatnya,” tulis penyusun buku Sejarah Daerah Maluku(1976).

Rintangan tersebut tak membuatnya patah arang. Pada pemilihan calon-calon Ambonraad atau Dewan Ambon, ia beserta para pembantu utamanya terpilih pada 1924. Namun, kaum loyalis Belanda menekannya dengan memanfaatkan kekhawatiran Belanda akan pergerakan Sarekat Ambon di tubuh Dewan Ambon.

“Kawan-kawan terdekat A.J. Patty juga terancam bahkan ada yang sampai meninggalkan Sarekat Ambon. Meskipun sudah meninggalkan Sarekat Ambon, tetapi ide-ide A.J. Patty tetap menjiwai mereka,” tulis penyusun Sejarah Daerah Maluku (1976).

Tetap Berpolitik
A.J. Patty akhirnya ditangkap Belanda dan diadili di Makassar. Warsa 1925, ia dibuang ke Bengkulu. Riwayatnya di tempat pembuangan pertama dalam hidupnya itu beberapa kali diwartakan oleh surat kabarPertja Selatan.

Seperti dikutip Basilius Triharyanto, dalamPers Perlawanan: Politik Wacana Antikolonialisme Pertja Selatan (2009), meski pada mulanya hidup sengsara karena dilanda bahaya kelaparan, Patty mendapat pekerjaan di residentie kantoor Palembang dengan pangkat commies.    

Di tempat pembuangannya, status tahanan politik tak menghentikan aktivitas politiknya. Menurut Triana Wulandari dalamSarekat Islam dan Pergerakan Politik di Palembang (2001), dikenal sebagai pendiri Partai Nasional Indonesia (PNI) di Palembang.  Ia juga aktif di Badan Permufakatan Pergerakan Palembang (BPPP) yang memprotes pembubaran PNI dan penangkapan para pemimpinnya.

Pergerakan politik yang terus menyala-nyala membuatnya dipindahkan ke Ruteng, Flores, pada 1930. Menurut Triharyanto, pemindahan ini diputuskan lewat Besluit Gouvernement tanggal 12 Desember 1927 No. 2 X yang disepakati Raad van Indie(Dewan Hindia).

Dari Digoel ke Australia
Dua tahun kemudian, A.J. Patty dibuang ke Boven Digoel, Papua, sebuah kamp isolasi yang didirikan Belanda setelah pemberontakan PKI 1926 di Jawa dan Sumatra. Kisah-kisah mengerikan dicatat sejumlah tahanan dalam memoarnya tentang kamp isolasi ini.  

Takashi Shiraishi, sejarawan asal Jepang, menggambarkan kamp isolasi ini dalamHantu Digoel: Politik Pengamanan Politik Zaman Kolonial (2001) sebagai “[kamp yang] memaksa para interniran hidup normal di bawah kondisi yang tidak normal." 

Dalam Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku Jilid II: Sejarah (2017), Dieter Bartels menulis tempat ini dikhususkan bagi tawanan nasionalis paling berbahaya. A.J. Patty satu-satunya orang Ambon nasionalis yang mendapat “kehormatan” tinggi itu.  

Di Bovel Digoel, menurut Koesalah Soebagyo Toer dalam Tanah Merah yang Merah (2010), A.J. Patty dipekerjakan sebagai asisten apoteker dan sangat dihormati para dokter karena kecerdasannya.

“Ia seorang nasionalis yang pernah diasingkan ke beberapa tempat akibat tiga peristiwa yang berbeda-beda,” tulis Molly Bondan dalam Spanning A Revolution: Kisah Mohamad Bondan, Eks-Digulis, dan Pergerakan Nasional Indonesia (2008).

Saat Jepang telah menguasai Hindia Belanda, tepatnya pada 1943, A.J. Patty bersama sejumlah tahanan lain dipindahkan ke Cowra, Australia. Di tempat barunya, ia bersama tahanan yang lain yakni Yahya Nasution, Ali Siregar, dan Abdul Kadir, berhasil menyelundupkan surat-surat kepada Partai Buruh Australia cabang Cowra.

Dalam surat-suratnya, A.J. Patty dan kawan-kawan menyatakan bahwa mereka bukan tawanan perang, melainkan kaum pergerakan yang terlibat perjuangan politik untuk kemerdekaan Indonesia.

“Mereka minta perhatian kepada Pemerintah Australia, agar para tapol Indonesia ini bisa dibebaskan dari kamp, juga menyatakan kesanggupan mereka bekerja dalam usaha perang bersama melawan fasisme,” tulis Molly Bondan.

Pada 1946, A.J. Patty dan para tahanan lainnya kembali ke Indonesia. Di Bandung, pada titimangsa yang mempunyai ragam versi, ia menghembuskan napas terakhir. Namanya diabadikan pada sebuah ruas jalan di Kota Ambon, juga sebuah yayasan di Amsterdam.

Penanda Retaknya "Kesetiaan" Maluku terhadap Belanda

Kelompok pergerakan Maluku yang berjuang untuk Indonesia tentu tak hanya A.J. Patty. Sejumlah nama lain terpacak dalam sejarah republik ini, seperti G.A. Siwabessy, Johannes Leimena, Johannes Latuharhary, dan lain-lain.

Kehadiran orang-orang Maluku nasionalis dalam gerbong kelompok pergerakan Indonesia, menurut narasi Dieter Bartels dalam Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku Jilid II: Sejarah (2017), merupakan sebuah keretakan bangunan yang bernama “Kesetiaan Sepanjang Masa”.

Setelah pemberontakan Thomas Matulessy (Pattimura) pada 1817, masyarakat Maluku perlahan mulai bekerja sama dengan Belanda.

Bartels mencatat pemberontakan Pattimura menjadi salah satu batu tapal dalam penulisan sejarah Indonesia. Ia juga menandai titik balik hubungan Ambon-Belanda.

Merosotnya harga rempah-rempah yang menyebabkan perubahan ekonomi membikin Belanda mulai memerhatikan daerah lain di Hindia Belanda sebagai sumber pendapatan baru. Komoditas pengganti rempah-rempah seperti gula, karet, kopi, coklat, tembakau mulai diusahakan secara besar-besaran di sejumlah daerah di luar Maluku, terutama di Jawa dan Sumatra.

Bartles menambahkan, kondisi ekonomi yang memburuk serta kebutuhan Belanda terhadap sumber daya manusia, membuat orang-orang Maluku akhirnya bersedia bekerja sama dengan Belanda.

Sistem pendidikan dibangun dan rekrutmen serdadu dibuka. Perlawanan terhadap Belanda yang kian gencar di sejumlah daerah mendorong dibentuknya Koninklijke Nederlansch Indisch Leger (KNIL) atau Tentara Kerajaan Hindia Belanda pada 1830. 

Mula-mula, tulis Bartels, jumlah orang Maluku yang mendaftar untuk masuk KNIL tak terlalu signifikan. Baru pada 1896, sekitar 1.000 orang mendaftarkan diri dari yang biasanya tidak melebihi 100 orang per tahun. Saat itulah pendaftar dari Maluku meningkat tajam. Lonjakan besar itu sempat membuat pendaftaran KNIL dibatasi.

“Namun sebenarnya, yang tiba-tiba menyebabkan kesediaan orang Ambon bergabung dengan KNIL bukan semata-mata harga cengkeh yang jatuh, melainkan juga jurang tingkat kehidupan antara warga kampung dengan serdadu KNIL yang semakin lebar. Itulah yang membuat banyak orang Ambon mendaftar sengaja KNIL,” tulisnya.

Kerjasama saling menguntungkan itulah yang kemudian melahirkan loyalitas. Pada akhir 1946, sebuah monumen dibangun Belanda di luar Kota Ambon bertuliskan“Door de Eeuwen Trouw” atau “Kesetiaan Sepanjang Masa”.

Seiring bergantinya zaman, bangunan kesetiaan kepada Belanda itu kemudian retak. Lahir orang-orang seperti A.J. Patty yang bertungkus-lumus untuk Indonesia.

“Tak lama kemudian [setelah monumen mengenang kesetiaan didirikan] para pemuda nasionalis menuntut ‘koreksi historis’ dengan diam-diam membuang huruf “T” dari “Trouw”, dan huruf “r” diganti dengan huruf besar, menjadi ‘Door de Eeuwen Rouw’ atau ‘Menangis Sepanjang Masa’,” terang Bartels.


Sumber : tirto.id


11:24 AM | 0 komentar

Ahyar: Komitmen Kami Jelas.! Kelompok Penentang Pemekaran Harus Dicegal

Ditulis oleh KabarMaluku.com on 27 February, 2019 | 10:34 PM

Saiful Ahyar Makatita, Tokoh Pemuda Adat Negeri Saleman (KM.com)
Masohi, KabarMaluku.com - Pernyataan tegas disampaikan Pemuda Adat Negeri Saleman, Saiful Ahyar Makatita terkait kelompok penentang pemekaran Kabupaten Seram Utara Raya yang dengan terang terang meminta bantuan serta dukungan masyarakat untuk menyukseskan kegiatan yang syarat akan kepentingan yakni "Festival Adat Negeri Saleman".

"Perlu diketahui, kegiatan untuk mempromosikan negeri itu baik, namun perlu di ingat bahwa seharusnya dari dulu ketika ada kepentingan kita yang lebih besar yaitu soal pemekaran Kabupaten Serut Raya harusnya di dukung penuh bukan malah dengan lantang menyatakan sikap menolak cita cita anak cucu Serut Raya. Nah sekarang kok ada kelompok penantang pemekaran Serut Raya ini yang tiba tiba muncul dan minta dukungan guna mendukung dan menyukseskan kepentingannya. Ini kan konyol namanya", jelas Ahyar salah satu Tokoh pemekaran Kabupaten Serut Raya kepada KabarMaluku.com, Rabu (27/02/2019).

Lanjut dikatakan Ahyar, masyarakat Serut Raya dan terlebih khusus masyarakat adat Negeri Saleman tentu tidak insomnia terhadap perjuangan kita dahulu hingga kemudian banyak yang menjadi korban akibat adanya keserakahan kelompok kelompok penantang ini.

"Acara festival adat Negeri Saleman ini sebenarnya hanya inisiasi oknum tertentu saja yang mau memanfaatkan masyarakat dan nama negeri. Untuk itu kami masyarakat Adat Negeri Saleman berkomitmen dan tegas menyatakan sikap menolak Festival Adat Negeri Saleman", tegas Ahyar.

Ia menyebutkan saat ini masyarakat Adat Negeri Saleman telah memasang beleho bertuliskan KATONG MASYARAKAT PEMERINTAHAN ADAT NEGERI SALEMAN MENOLAK DENGAN KERAS FESTIVAL ADAT NEGERI SALEMAN dan sudah terpampang di negeri Saleman.
Foto Pemasangan Baleho Penolakan Festifal Adat Saleman Oleh Masyarakat Saleman (KM.com)
Dirinyanya juga mengajak seluruh masyarakat dan para Tokoh perjuangan pemekaran Kabupaten Serut Raya untuk tetap dan terus berjuang gunan cita cita kita anak cucu Serut Raya.

"Pemekaran Kabupaten Serut Raya Harga Mati". Tutup Ahyar Optimis. (tim KM.com)
10:34 PM | 0 komentar

AMI Maluku Ajak Sukseskan Kongres HMI ke-XXX Ambon

Ditulis oleh KabarMaluku.com on 05 February, 2018 | 10:37 PM

Ambon, KabarMaluku.com - Pelaksanan Kongres Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) ke XXX di Kota Ambon Provinsi Maluku pada tanggal 14-19 Februari 2018 mendatang disambut baik serta didukung oleh pemerintah daerah maupun OKP, OKPI dan Ormas di negeri sebutan seribu pulau, tak terkecuali Anak Muda Indonesia atau AMI Maluku.

Melalui Ketua PW AMI Maluku, Masyhuri Maswatu,  kepada Kabrmaluku.com, Senin (05/02/2018) menyebutkan sangat bangga dan menyambut baik pelaksanaan Kongres HMI ke-XXX di daerah ini dan berharap semoga kedepan ada kongres kongres semacam ini bisa digelar di sini (Maluku-red).

Maswatu berharap pelaksanan kongres ini dapat berjalan baik dan lancar sesuai agenda serta mengahasilkan Ketua Umum (Ketum) yang tentunya menjadi leader bagi rumah besar hijau hitam.

"Bahwa bagi AMI Maluku kongres HMI menjadi kebanggan bagi kader HMI khususnya dan masyarakat Maluku pada umumnya, karena momentum kongres HMI juga menjadi ruang aspirasi untuk pembangunan Maluku. Maluku adalah rumah yang damai untuk setiap orang lebih khusus buat peserta kongres HMI ke XXX di kota Ambon", ujar Maswatu.

"Mari katong sukseskan kongres HMI ke-XXX di Kota Ambon tanggal 14 -19 februari 2018. Jadilah tuan dan nyonya yang baik", ajak Maswatu.


(tim KM.com)

10:37 PM | 0 komentar

Kebijakan Jokowi Buat Masyarakat Maluku Makin Miskin

Ditulis oleh KabarMaluku.com on 04 February, 2018 | 6:53 PM

Ilustrasi
Ambon, KabarMaluku.com - Kemiskinan di Provinsi Maluku makin hari kian meningkat selama pemerintahan Presiden Joko Widodo. Daerah Maluku yang merupakan daerah penghasil lumbung Ikan nasional terus berkurang akibat kebijakan kebijakan pusat yang memaksa para nelayan harus terhenti akibat kebijakan yang dinilai hanya merugikan masyarakat nelayan.

Akibat dari itu, angka kemiskinan di provinsi bahari ini makin tinggi. Kemiskinan makin menjadi jadi di Provinsi ini pun diakui Gubernur Maluku, Ir. Said Assagaff dengan tegas menyalahkan pemeritah pusat sebagai penyebab daerah ini tetap miskin.

Hal itu diungkapkan Gubernur Assagaff saat membuka Rakerda Pemprov di Ohoi Ngafan, Kecamatan Kei Besar Selatan, Kabupaten Malra, Kamis (01/02/2018). Pada kesempatan itu, Ia mengeluhkan kebijakan moratorium dari Menteri Kelautan dan Perinanan Susi Pudjiastuti, sebagai salah satu penyebab kemis­kinan.

“Yang pertama dan paling terasa misalnya karena kebijakan moratorium dari Menteri Susi. Ikan di cold storage makin sedikit.  Ini gara-gara moratorium. Akhirnya tenaga kerja di cold storage dipangkas sampai dengan 70 sampai 75%,” kata Gubernur.

Mencari solusi terkait persoalan itu, Assagaff mengatakan sudah meminta Menteri Susi lebih jelas lagi. Misalnya memberikan batas waktu, sampai kapan moratorium itu. Menteri Susi hanya lihat dari satu sisi, tapi seorang gubernur, lihat dari berbagai sisi.

“Menteri Susi tidak lihat dari angka kemiskinan. Tapi gubernur melihat dari angka pengangguran, kemiskinan, pendapatan rakyat, semua itu kita lihat,” tandasnya.

Assagaff menyebutkan, angka kemiskinan Maluku pada bulan September 2017, tercatat masih 18,29 persen. Ini karena 3 kabupaten yang ada di wilayah Selatan yakni Maluku Barat Daya 29 persen, Maluku Tenggara Barat 28 persen dan Kepulauan Aru 28 persen.

“Ini yang membuat angka kemiskinan kita masih 18.29 persen. Nah saya berharap ketiga kabupaten ini, kepala daerahnya mau kerja keras ikut menurunkan angka kemiskinan sekitar 23-24 persen, itu berarti kita akan turun sampai 15 persen,” tuturnya.

Drirnya mengharapkan kedepan moratorium bisa secepatnya dicabut supaya memperkuat koordinasi, perkuat juga sinkronisasi, sinergi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai kuasa pengguna anggaran pembangunan di daerah ini.


(tim KM.com)
6:53 PM | 0 komentar

Desa Kawa dan Pulau Osi Jadi Alternatif Pembangunan Bandara di SBB

Ilustrasi
Piru, KabarMaluku.com - Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) Provinsi Maluku dipastikan bakal memiliki Bandara Udara yang juga dapat dijadikan sebagai Bandara Transit Pattimura Ambon. Dengan dibangunnya Bandara tersebut tentunya mampu memberikan dampak yang signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan, meningkatkan promosi wisata, ekspor impor hasil perikanan dan pertambangan bagi masyarakat SBB.

Tentunya, semangat dan tagline Kas Bae SBB yang digelorakan Bupati dan Wakil Bupati, Drs. Muhammad Yasin Payapo, M.Pd dan Timotius Akerina, SE, M.Si tampaknya bukan isapan jempol semata. Perjuangan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) SBB melalui Bupati dengan mengusulkan adanya percepatan pembangunan Bandara di daerah tersebut mulai ada titik terang, pasalnya tim Dirjen Perhubungan Udara telah menjawab usulan Pemda SBB untuk segera memiliki bandara umum yang dapat dijadikan bandara Transit Pattimura Ambon.

Dimana dari tim telah melakukan pengecekan langsung, survei dan mengevaluasi feasibily study yang dilakukan oleh PT Studiotama Maps Konsultan. Tim Dirjenhubudara sudah mengecek dan mengevaluasi hasil survei pada tiga titik alternative. Untuk titik pertama alternatif di Desa Kawa, alternatif kedua di Pulau Osi-Pelita Jaya dan alteenatif ketiga di dataran Pulau Osi-Kota Nia pada 14-15 Agustus 2017 pada titik koordinat geografis 3`0`52.18” LS – 128`6`46`81 BT.

Dari tiga alternatif tersebut yang dianggap memenuhi kelayakan yaitu pada titik alternatif ketiga, yaitu Pulau Osi-Kotania Atas, Desa Eti, Kecamatan Seram Barat, Kabupaten SBB yang menjadi Pilihan. Rencana pembangunan Bandara Umum Kabupaten SBB dengan Runway landasan inti sepanjang 1.650 meter, untuk runway belakang sepanjang 500 meter dan runway depan sepanjang 500 meter dan panjang landasan secara keseluruhan tiga kilometer.

Pemkab SBB melalui Bupati, Drs Muhammad Yasin Payapo, M.Pd yang telah Menyurati ke Gubernur Maluku pada 29 Agustus 2017 terkait dukungan rencana pembangunan Bandara Kabupaten SBB sebagai hasil study kelayakan PT Studiotama Maps Konsultan. Jarak pembangunan bandara sekitar 15 kilometer atau 45 menit dari Kota Piru, dan diharapkan nantinya mampu memberikan dampak yang cukup signifikan bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan masyarakat SBB.

Hasil dari presentasi di Kementrian Perhubungan di Jakarta, bahwa bandara umum Kabupaten Seram Bagian Barat sangat disetujui Kepala otoritas wilayah VII Indonesia Timur di Manado. Saat presentasi Kemenhub mengapresiasi dan mendukung penuh pembangunan bandara umum tersebut.

Pembangunan di Bandara di Kabupaten dengan julakan Suka Mase Nusa ini, rencananya akan dianggarkan melalui APBN. Untuk estimasi pembangunan bandara tahap awal sekitar Rp 5 trilliun, didalamnya untuk pembangunan runway, fasilitas Penumpang, bangunan Gedung, sarana dan prasarana pendukung seperti terminal, cargo dan sebagainya.


(tim KM.com)
1:30 PM | 0 komentar

Maluku Disebut Sebagai Daerah Tingkat Kerawanan Pilgub, Masuk Urutan 5

Ditulis oleh KabarMaluku.com on 03 February, 2018 | 9:11 PM

Ambon, KabarMaluku.com - Tingkat kerawanan pada Pemilihan Gubernur (Pilgub) di Indonesia terlebih Pilgub Maluku yang bakal berlangsung pada bulan Juni 2018 mendatang menjdai fokus dan perhatian serius pihak kemanan untuk menjaga berlangsungnya pelaksanaan Pilgub yang aman dan sukses.

Tingkat kerawanan pada Pilgub di Maluku sendiri disebut masuk dalam urutan ke 5 di Indonesia sehingga harus menjadi fokus pihak terkait guna menjaga serta menyukseskan pesta demokrasi lima tahun sekali ini.

Wakapolda Maluku Brigjen Polisi Hasanuddin kepada wartawan di Ambon, Sabtu (03/02/2018) mengatakan, wilayah ini sebenarnya masuk kategori kerawanan nomor urut 5 pada saat momentum pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan kepala daerah Gubernur dan Wagub.

"Nomor urut lima sebagai daerah rawan di Indonesia saat pelaksanaan pilkada. Itu menurut Rapim Polri," kata Wakapolda Hasanuddin.

Untuk itu dirinya meminta seluruh komponen masyarakat termasuk media massa harus bersama sama Polri menciptakan situasi keamanan yang sejuk dan kondusif selama tahapan pilkada berlangsung. Karena tahun ini akan ada pemilihan Gubernur dan Wagub Maluku, pilkada Wali Kota dan Wawali Tual, serta pemilihan langsung Bupati dan Wakil Bupati Maluku Tenggara.

"Proses pentahapannya sementara berlangsung di KPU dan sesuai jadwal itu akan dilakukan penetapan pasangan calon pada tanggal 12 Februari 2018 sehingga seluruh komponen masyarakat harus mendukung aparat keamanan dalam menjaga kamtibmas," ujarnya.

Untuk menghadapi agenda demokrasi yang berlangsu pada Juni mendatang tersebut Polda Maluku telah menyediak ribuan personil yang akan ditempatkan pada tugasnya masing masing saat berlangsungnya Pilgub dan Pilwagub maupun Pilkada Baik Bupati maupun Walikota.

"Polda Maluku telah menyiapkan 4.717 personil gabungan untuk melakukan pengaman pilkada langsung gubernur dan wagub Maluku, pilkada Wali kota Tual, serta Bupati Maluku Tenggara," tandas Wakapolda.

(KM.com)
9:11 PM | 0 komentar



alt/text gambar