 |
| Suasana saat Terjadi Konflik Saudara di Negeri Saleman, Senin (4/8) /KM.com |
Masohi, KabarMaluku.com - Kebijakan Bupati Maluku Tengah Abua Tuasikal melantik Ali Arsyad Makatita pada tanggal 28 Juni lalu sebagai Raja Negeri Saleman, Kecamatan Seram Utara Barat secara diam-diam berbuntut panjang karena tidak dilakukan melalui proses demokrasi seperti pada umumnya. Hingga sampai saat ini masih terus terjadi konflik antara saudara di Negeri tersebut.Menurut warga, sebelumya Bupati telah berjanji kepada masyarakat untuk tidak akan melantik Raja Negeri Saleman karena masih terdapat dua calon yang perlu dilakukan pemilihan karena jika itu terjadi maka akan memberikan dampak buruk yang tidak bisa dihindari.
“Bupati pernah berkata dalam pertemuan bersama aliansi pemuda Saleman beberapa waktu lalu di ruang kerja bupati. Saat itu bupati sendiri yang berjanji, tidak akan melakukan pelantikan raja, sebab pemilihan raja di negeri kami itu belum dilakukan. Bahkan bupati mengakui, jika bupati melantik raja maka akan terjadi pertikaian antar masyarakat. Sehingga terhadap hal ini, bupati berjanji tidak akan dilakukan pelantikan,” jelas Arman Ihaluhun Sekertaris Aliansi Pemuda Peduli Pemerintahan Saleman.
Menurutnya, pernyataan Tuasikal itu adalah kebohongan belaka.
Diungkapkan, pertemuan pihaknya dengan bupati pada 17 Juni lalu guna membicarakan masalah pemerintahan Negeri Saleman, dimana bupati mengetahui dengan jelas persoalan pemerintahan di negeri tersebut yang sangat rentan konflik, jika langkah yang diambil salah. Bupati juga mengetahui usulan mata rumah Parenta di Negeri Saleman terdapat dua calon raja yang sampai dengan detik ini belum dilakukan pemilihan, sehingga pemerintahan negeri untuk sementara membutuhkan perhatian serius dan langkah yang tepat.
Selain itu, lanjut dia, dalam pertemuan tersebut bupati menegaskan, bupati akan mengevaluasi masa jabatan saniri negeri Saleman, untuk membentuk saniri yang baru agar dapat dilakukan pemilihan.
Katanya lagi, bupati juga berjanji akan memerintahkan Camat Seram Utara, Kepala Bagian Tata Pemerintahan serta Kepala Bagian Hukum Pemkab Malteng, agar dapat mengambil langkah langkah guna merealisasi pergantian saniri Negeri Saleman tersebut. Akan tetapi fakta menunjukan, dengan gambalang bupati melupakan janji tersebut, dan secara diam-diam melantikan Raja Saleman.
Menurutnya, Bupati telah melakukan pembohongan publik karena hasil pertemuan tersebut tidak direalisasi, dan pelantikan tersebut mengkebiri hak-hak adat Negeri Saleman. Ini sengaja dilakukan untuk mengadu domba warga.
Dikatakan warga, munculnya pro dan kontra yang berkepanjangan ini lantaran kebijakan bupati yang melakukan pelantikan pejabat secara tertutup.
Diungkapkan, pertemuan pihaknya dengan bupati pada 17 Juni lalu guna membicarakan masalah pemerintahan Negeri Saleman, dimana bupati mengetahui dengan jelas persoalan pemerintahan di negeri tersebut yang sangat rentan konflik, jika langkah yang diambil salah. Bupati juga mengetahui usulan mata rumah Parenta di Negeri Saleman terdapat dua calon raja yang sampai dengan detik ini belum dilakukan pemilihan, sehingga pemerintahan negeri untuk sementara membutuhkan perhatian serius dan langkah yang tepat.
Selain itu, lanjut dia, dalam pertemuan tersebut bupati menegaskan, bupati akan mengevaluasi masa jabatan saniri negeri Saleman, untuk membentuk saniri yang baru agar dapat dilakukan pemilihan.
Katanya lagi, bupati juga berjanji akan memerintahkan Camat Seram Utara, Kepala Bagian Tata Pemerintahan serta Kepala Bagian Hukum Pemkab Malteng, agar dapat mengambil langkah langkah guna merealisasi pergantian saniri Negeri Saleman tersebut. Akan tetapi fakta menunjukan, dengan gambalang bupati melupakan janji tersebut, dan secara diam-diam melantikan Raja Saleman.
Menurutnya, Bupati telah melakukan pembohongan publik karena hasil pertemuan tersebut tidak direalisasi, dan pelantikan tersebut mengkebiri hak-hak adat Negeri Saleman. Ini sengaja dilakukan untuk mengadu domba warga.
Dikatakan warga, munculnya pro dan kontra yang berkepanjangan ini lantaran kebijakan bupati yang melakukan pelantikan pejabat secara tertutup.
"Harusnya terbuka, setelah pelantikan adat kemudian pelantikan secara pemerintahan, prosesnya seperti itu," tegas Argam warga Negeri Saleman.
Mereka juga menyesalkan janji Bupati Tuasikal dihadapan saniri negeri bahwa akan dilaksanakan pelantikan secara terbuka dan prosesnya sesuai adat-istiadat negeri tersebut.
Asrul, Warga Negeri Saleman lainya menjelaskan bahwa sebenarnya tidak ada pro dan kotra, tapi memang karena kebijakan yang salah dan mengecewakan masyarakat terutama para pemangku adat. Karena merasa kehilangan tatanan adat yang selama ini diadakan pada moment pelantikan raja dan lainnya.
Karena itu, mereka mendesak agar persoalan di negeri Saleman segera selesai sehingga tidak lagi ada pro dan kontra dalam masyarakat.
"Warga menginginkan kedamaian," cetusnya.
Terkait persoalan tersebut, Kepada Wartawan Kapolres AKBP Udi Juswanto menegaskan, polisi tidak mempunyai kewenangan terhadap pelantikan tersebut, dirinya pun mengaku tidak pernah dihubungi untuk pelantikan. Kepentingan polisi kata Kapolres yakni memberi rasa aman kepada masyarakat.
Karena itu, Kapolres berjanji akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten guna mengetahui dasar dilakukan pelantikan.
Karena itu, Kapolres berjanji akan berkoordinasi dengan pemerintah Kabupaten guna mengetahui dasar dilakukan pelantikan.
"Saya tidak ingin daerah saya tidak aman, saya akan kordinasikan dengan Pemkab apa dasar pelantikan sehingga kita tahu akar persoalannya," tegas Kapolres.
KM.com
