 |
| Wahada Mony, Koordinator Indonesian Democration- Reform Institute (INDEI) /KM.com |
Ambon, KabarMaluku.com - Bocornya Susunan Kabinet Indonesia Hebat (KIH) Jokowi-JK telah memberi image dan politik buruk terhadap Maluku. Pasalnya, tak satupun putra daerah dari Maluku baik dari kalangan profesional partai maupun profesional murni yang diakomodir dalam pemerintahan kabinet Jokowi-JK.
Hal ini disampaikan oleh Koordinator Indonesian Democration Reform Institute atau INDEI, Wahada Mony saat di hubungi di Jakarta, Selasa (21/10) kemarin.
Mony menilai, kurang lebih 20 kandidat menteri yang di sampaikan melalui rekomendasi Gubernur Maluku kepada pemerintahan Jokowi-JK, tidak satupun mendapat kursi empuk sebagai calon menteri. Ini pertanda buruk terhadap nilai tawar politik Maluku yang semakin ditinggal oleh Pemerintah Pusat.
“Kita (Maluku : red) sulit untuk mendapat porsi jabatan apalagi menteri di tingkat pusat, artinya dalam skala prioritas pun kita tak dihitung dan tak di ukur sumber daya yang ada di Maluku” Ujar Mony lagi.
Pengurus PB HMI ini juga mengungkapkan, melemahnya porsi politik Maluku di tingkat pusat juga karena terbelahnya sisi elite lokal di Maluku yang tidak solid. Kondisi ini diperparah dengan memecahnya civil society maupun disparitas kepentingan pemuda yang tidak sevisi dalam mengusung satu nama calon menteri dari Maluku. Pada hal, begitu banyak tersebar tokoh publik maupun birokrat dari Maluku yang layak dan potensial untuk menduduki jabatan Menteri di Kabinet Jokowi-JK.
“Elite terbelah, kekuatan civil society pun ikut memecah atas dasar faksi dan kepentingan, wajar kalau porsi jabatan menteri itu menjauh. Akibatnya tidak ada kekuatan politik yang bisa mengawal dan mempresure yang bisa di harapkan solid” ujar Mony lagi.
Maluku dalam skala KTI menurutnya lagi, adalah masih jauh dari harapan, pempus lebih melirik daerah lainnya dari timur Indonesia katimbang Maluku. Apa lagi pada porsi Menteri, meskipun di Maluku PDIP cukup menjanjikan menang telak dalam Pemilu kemarin. Ada kekuarang kita yang musti di koreksi untuk kemudian di perbaiki terutama dalam semua sektor politik. Jika tidak maka kita akan selalu di anggap sebagai “anak tiri” bangsa ini.
Mony mengingatkan, bocornya Kabinet Jokowi-JK tersebut dalam beberapa waktu kedepan masih ada kemungkinan berubah nama dan jabatan menteri yang telah ada. Ini peluang terakhir yang harus di tangkap oleh jajaran pemda serta elite lokal di Maluku.
Adapun bocornya kabinet jokowi-JK tersebut di ambil dari berbagai sumber terpercaya di antaranya : • Mensesneg : Andi Wijayanto (tim transisi), • Menseskab : Anis Baswedan (tim transisi), • Men-BUMN : Rini Sumarno (tim transisi), • Mendagri : Tjahjo Kumolo (PDIP), • Menko Ekuin : Sri Mulyani (profesional), • Menko Kesra : Muhaimin Iskandar (PKB), • Menko Polkam : Luhut Panjaitan, • Menhan : Budiman (mantan KSAD), • Menkeu : Chatib Bisri, • Men-ESDM : Kuntoro Mangunsubroto, • Mendag : Rahmat Gobel, • Menperin : Dwi Sucipto (Semen Indonesia), • Men-UKM : Khofifah Indar (Muslimat NU), • Men-Ekonomi Kreatif : Triawan Munaf (PDIP), • Menkum HAM : Hikmahanto Juwana (Pengamat Hukum Internasional), • Men-PAN : Siti Nurbaya (NasDem), • Menhub : Rusdi Kirana (Lion Air - PKB), • Menkominfo : Niken Widiastuti (PDIP - Direktur RRI), • Men-Perumahan Rakyat : Budi Karya Sumadi (PT Jaya Ancol), • MenristekDikti : Ilham Habibie, • MendikDas : Fahmi Idris (Ketua IDI), • Menag : Lukman Hakim (PPP), • Menpora : Nusron Wahid (Ansor/NU/Golkar), • Mensos : Eva Kusuma Sundari (PDIP), • Menpariwisata : Ngurah Prayoga (PDIP), • Menlu : Dino Patti Djalala, • Jaksa Agung : Abraham Samad, • Kapolri : Budi Gunawan.
Hal ini disampaikan oleh Koordinator Indonesian Democration Reform Institute atau INDEI, Wahada Mony saat di hubungi di Jakarta, Selasa (21/10) kemarin.
Mony menilai, kurang lebih 20 kandidat menteri yang di sampaikan melalui rekomendasi Gubernur Maluku kepada pemerintahan Jokowi-JK, tidak satupun mendapat kursi empuk sebagai calon menteri. Ini pertanda buruk terhadap nilai tawar politik Maluku yang semakin ditinggal oleh Pemerintah Pusat.
“Kita (Maluku : red) sulit untuk mendapat porsi jabatan apalagi menteri di tingkat pusat, artinya dalam skala prioritas pun kita tak dihitung dan tak di ukur sumber daya yang ada di Maluku” Ujar Mony lagi.
Pengurus PB HMI ini juga mengungkapkan, melemahnya porsi politik Maluku di tingkat pusat juga karena terbelahnya sisi elite lokal di Maluku yang tidak solid. Kondisi ini diperparah dengan memecahnya civil society maupun disparitas kepentingan pemuda yang tidak sevisi dalam mengusung satu nama calon menteri dari Maluku. Pada hal, begitu banyak tersebar tokoh publik maupun birokrat dari Maluku yang layak dan potensial untuk menduduki jabatan Menteri di Kabinet Jokowi-JK.
“Elite terbelah, kekuatan civil society pun ikut memecah atas dasar faksi dan kepentingan, wajar kalau porsi jabatan menteri itu menjauh. Akibatnya tidak ada kekuatan politik yang bisa mengawal dan mempresure yang bisa di harapkan solid” ujar Mony lagi.
Maluku dalam skala KTI menurutnya lagi, adalah masih jauh dari harapan, pempus lebih melirik daerah lainnya dari timur Indonesia katimbang Maluku. Apa lagi pada porsi Menteri, meskipun di Maluku PDIP cukup menjanjikan menang telak dalam Pemilu kemarin. Ada kekuarang kita yang musti di koreksi untuk kemudian di perbaiki terutama dalam semua sektor politik. Jika tidak maka kita akan selalu di anggap sebagai “anak tiri” bangsa ini.
Mony mengingatkan, bocornya Kabinet Jokowi-JK tersebut dalam beberapa waktu kedepan masih ada kemungkinan berubah nama dan jabatan menteri yang telah ada. Ini peluang terakhir yang harus di tangkap oleh jajaran pemda serta elite lokal di Maluku.
Adapun bocornya kabinet jokowi-JK tersebut di ambil dari berbagai sumber terpercaya di antaranya : • Mensesneg : Andi Wijayanto (tim transisi), • Menseskab : Anis Baswedan (tim transisi), • Men-BUMN : Rini Sumarno (tim transisi), • Mendagri : Tjahjo Kumolo (PDIP), • Menko Ekuin : Sri Mulyani (profesional), • Menko Kesra : Muhaimin Iskandar (PKB), • Menko Polkam : Luhut Panjaitan, • Menhan : Budiman (mantan KSAD), • Menkeu : Chatib Bisri, • Men-ESDM : Kuntoro Mangunsubroto, • Mendag : Rahmat Gobel, • Menperin : Dwi Sucipto (Semen Indonesia), • Men-UKM : Khofifah Indar (Muslimat NU), • Men-Ekonomi Kreatif : Triawan Munaf (PDIP), • Menkum HAM : Hikmahanto Juwana (Pengamat Hukum Internasional), • Men-PAN : Siti Nurbaya (NasDem), • Menhub : Rusdi Kirana (Lion Air - PKB), • Menkominfo : Niken Widiastuti (PDIP - Direktur RRI), • Men-Perumahan Rakyat : Budi Karya Sumadi (PT Jaya Ancol), • MenristekDikti : Ilham Habibie, • MendikDas : Fahmi Idris (Ketua IDI), • Menag : Lukman Hakim (PPP), • Menpora : Nusron Wahid (Ansor/NU/Golkar), • Mensos : Eva Kusuma Sundari (PDIP), • Menpariwisata : Ngurah Prayoga (PDIP), • Menlu : Dino Patti Djalala, • Jaksa Agung : Abraham Samad, • Kapolri : Budi Gunawan.
KM.com
