SELAMAT DATANG di www.KabarMaluku.com  |  Login Wartawan      
Ikuti Informasi Seputar Maluku Hanya di KabarMaluku.com, Aspirasi Gandong

Jokowi Janji 3T untuk Maluku Direspon Positif Elemen Masyarakat

Ditulis oleh KabarMaluku.com on 06 September, 2014 | 12:25 PM

J O K O W I
Ambon, KabarMaluku.com - Presiden RI terpilih Joko Widodo (Jokowi) yang hadir dalam Muktamar PKB  di Empire Palace Hotel Surabaya, dalam sambutannya menyatakan akan menganggarkan Rp 3 triliun setiap tahun untuk pengendalian serta pengembangan sector  kelautan dan perikanan di Provinsi Maluku.

Maksut peruntukan anggaran itu menurut Jokowi, ketika anggaran 3 triliun per tahun dikucurkan dan dikelola dengan baik serta profesional, maka akan mendatangkan/menghasilkan pendapatan khususnya dari sector kelautan dan perikanan Maluku sebesar 300 triliun.

Pernyataan Presiden RI Ketujuh itu direspon positif oleh elemen masyarakat di Maluku.

Menurut Direktur Lembaga Kajian Strategsi Peduli Masyarakat (LKS-PM), Erik Rumluan, mendukung sepenuhnya kebijakan Presiden RI periode 2014-2019 tersebut.

Mantan Koordinator Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (Korcab-PMII), Maluku dan Maluku Utara ini menilai, kebijakan Jokowi itu sangat tepat.

Dukungan Erik itu dilandaskan pada tiga hal mendasar masing-masing, dimana eksistensi dengan luas wilayahnya 1,87 persen lebih perairan Maluku mengindikasikan potensi kekayaannya terbesar tentunya berada di laut.

“Alokasi anggaran tersebut sangat wajar atau strategis sesuai dengan luas wilayah Maluku yang terbesar adalah laut,” jelasnya.

Lanjutnya, peruntukan 3 triliun per tahun bisa dimanfaatkan untuk potensi infrastruktur pendukung guna mengeksplorasi dan eksploitasi sector kelautan dan perikanan Maluku.

Yang ketiga anggaran 3 triliun itu jika direalisasikan oleh Jokowi per tahun, Erik menegaskan, tidak ada alasan bagi kapal berbendara asing melakukan aktivitas pencurian ikan (illegal fishing), di wilayah perairan Maluku.

Lantas bagaimana caranya agar janji Presiden terpilih itu bisa secepatnya terealisir, apa yang mesti dilakukan oleh Pemda Provinsi Maluku, ditanya demikian, Erik menerangkan, janji Jokowi tersebut harus segera direspon dengan cara Pemda Maluku melakukan lobi intensif ke Pemerintah Pusat.

Selain itu, agar janji presiden terpilih Joko Widodo itu bisa terwujud, kata Erik, Pemda Maluku juga harus menggunakan atau mengaktifkan seluruh jaringannya.

Bahkan jika lobi yang dilakukan Pemda Maluku menemui jalan buntut alias mentok, Erik menawarkan, agar Pemda Maluku menggunakan instrument lain.

“Misalnya, presure lewat berbagai gerakan pemuda dan rakyat Maluku. Yang paling prioritas dilakukan saat ini Pemda Provinsi Maluku melakukan lobi dan mengaktifkan seluruh jaringannya. Sehingga janji pak Jokowi pasca dilantik sebagai Presiden RI ketujuh periode 2014-2019 bisa merealisasikan janjinya tersebut,” tandasnya.

Senada dengan itu, aktivis Pemerhati Soisal Kemasyarakat Maluku, Moslim Al Wahid, yang juga dimintai komentarnya juga sepakat atau merespon positif janji Presiden terpilih itu.

Menurutnya, kebijakan Joko Widodo itu sangat tepat dimana selama ini diimpikan oleh masyarakat Maluku berkaitan dengan masalah pemberdayaan dan pembangunan di Indonesia dimana tujuannya tak lain untuk memutus mata rrantai kemiskinan.

Alasan lain, lanjut Al Wahid, Maluku sudah sepatutnya Pempus merealisasikan janji menjadikan Maluku sebagai daerah Lumbung Ikan Nasional (LIN) di, serta masuk kawasan ekonomi khusus kelautan dan perikanan di Indonesia.

Ia menilai, kebijakan Presiden RI terpilih itu sudah sewajarnya direalisasikan. Karena tepat sasaran dimana membangun Maluku dari sector kelautan dan perikanannya.

''Saya kira, Pemda Provinsi dan Kabupaten serta masyarakat Maluku wajib merespon kebijakan positif Presiden terpilih itu. Karena, jika anggaran 3 triliun per tahun itu terealisir, maka untuk pengendalian sector kelautan dan perikanan sendiri akan menghasilkan 300 triliun,” jelasnya.

Sementara itu, untuk kabupaten semisal Seram Bagian Barat (SBB), Al Wahid, sepakat, jika kabupaten SBB dijadikan kawasan ekonomi khusus Lumbung Ikan Nasional (LIN) sector Kelautan dan Perikanan.

Agar kebijakan Presiden terpilih itu merealisaskan janjinya, ia menyarankan, ke Pemda Provinsi Maluku dan Pemkab SBB untuk saling berkoordinasi secara baik.

“Tujuan koordinasi itu sendiri agar janji Presiden terpilih Joko Widodo, bisa ditindaklanjuti pasca dilantik Oktober mendatang,” pungkasnya. (*)

0 komentar:

Post a Comment