 |
| Sanadjihitu Tuhuteru, SE (SHT) /KM.com |
Ambon, KabarMaluku.com - Arus gerak laju pembangunan daerah akan terlihat dampak progresif dari sisi kebijakan (policy), manakala konsentrasi pemerintahan daerah (pemda) mampu mengelola segala potensi alam yang terkandung didalamnya untuk kesejahteraan masyarakat. Termasuk potensi pertambangan yang menjadi sektor primadona saat ini. Jika demikian halnya maka secara potensial, kawasan tambag Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB) harus dikelola secara koefisiensi untuk mendorong pembangunan SBB secara berkelanjutan maupun Maluku secara konprehsnif.
Demikian disampaikan oleh salah satu pengusaha tambang yang juga putra daerah Maluku, Sanadjihitu Tuhuteru, SE (SHT) yang dimintai tanggapannya, Selasa (30/9).
Menurutnya, SBB cukup menyimpan sejumlah potensi tambang di daerah ini, di antaranya adalah potensi tambang Nikel yang paling besar di daerah berjulukan Saka Mese Nusa itu. Untuk itu, sektor tambang inilah yang memegang peranan strategis dalam skala upaya penciptaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Karena sektor ini dinilai mampu menjadi sumber devisa dan pendapatan daerah yang cukup besar dan memiliki pengaruh dalam pembangunan infrastruktur bagi pembangunan di SBB maupun di Maluku secara umum.
“Beta kira tambang di SBB inilah harus menjadi sumber utama ekonomi lokal dan pendapatan daerah selain bagi SBB juga untuk Maluku. Karena itu, tergantung kemampuan Pemda yang mengelolanya, kita serahkan kepada pemda SBB yang mengaturnya secara koefisien” imbuh pengusaha muda Maluku ini lagi.
Secara faktual sambung SHT lagi, selain nikel yang ada di kawasan gunung Kobar Kabupaten SBB, namun terdapat sebanyak 60 ribu hektar lahan pertambangan yang berada di 40 titik lokasi minus kecamatan taniwel di SBB yang belum disentuh. Konsentrasi pemerintah daerah harus terus di bangun dengan mengkonsolidasikan dan meyakinkan pihak investor untuk menanamkan sahamnya secara legal. Namun harus lebih mempertimbangkan dan memenuhi hak-hak adat masyarakat setempat untuk tidak dikebiri.
Artinya lanjut SHT, eksplorasi maupun eksploitasi kandungan tambang di SBB butuh keserasian pemda dengan pemprov Maluku dalam konsep pengelolaan. Kebijakan pemda tidak ansich harus berjalan sendiri tanpa dukungan pemprov Maluku. Hal ini akan terus sinergi dan digiatkan dalam pengembangan kawasan maupun mendatangkan pelaku investor. Sehingga kiranya pemda tidak menemui berbagai kendala baik teknis maupun materil yang terus mengitarinya.
Sinergi pemerintahan dalam memacu gerak laju pertumbuhan ekonomi di SBB maupun di Maluku lewat aktifitas perekonomian tambang yang ada di SBB, akan menjadi sektor penyuplai income terbesar bagi pertumbuhan ekonomi penduduk di SBB maupun ekspektasi pembangunan Maluku kedepan.
“pemerintah daerah harus berupayah membangun kawasan tambang sebagai ekonomi terpadu di SBB dalam mendorong percepatan ekonomi pembangunan masyarakat maupun di daerah”, harap SHT lagi.
KM.com
Demikian disampaikan oleh salah satu pengusaha tambang yang juga putra daerah Maluku, Sanadjihitu Tuhuteru, SE (SHT) yang dimintai tanggapannya, Selasa (30/9).
Menurutnya, SBB cukup menyimpan sejumlah potensi tambang di daerah ini, di antaranya adalah potensi tambang Nikel yang paling besar di daerah berjulukan Saka Mese Nusa itu. Untuk itu, sektor tambang inilah yang memegang peranan strategis dalam skala upaya penciptaan pembangunan daerah yang berkelanjutan. Karena sektor ini dinilai mampu menjadi sumber devisa dan pendapatan daerah yang cukup besar dan memiliki pengaruh dalam pembangunan infrastruktur bagi pembangunan di SBB maupun di Maluku secara umum.
“Beta kira tambang di SBB inilah harus menjadi sumber utama ekonomi lokal dan pendapatan daerah selain bagi SBB juga untuk Maluku. Karena itu, tergantung kemampuan Pemda yang mengelolanya, kita serahkan kepada pemda SBB yang mengaturnya secara koefisien” imbuh pengusaha muda Maluku ini lagi.
Secara faktual sambung SHT lagi, selain nikel yang ada di kawasan gunung Kobar Kabupaten SBB, namun terdapat sebanyak 60 ribu hektar lahan pertambangan yang berada di 40 titik lokasi minus kecamatan taniwel di SBB yang belum disentuh. Konsentrasi pemerintah daerah harus terus di bangun dengan mengkonsolidasikan dan meyakinkan pihak investor untuk menanamkan sahamnya secara legal. Namun harus lebih mempertimbangkan dan memenuhi hak-hak adat masyarakat setempat untuk tidak dikebiri.
Artinya lanjut SHT, eksplorasi maupun eksploitasi kandungan tambang di SBB butuh keserasian pemda dengan pemprov Maluku dalam konsep pengelolaan. Kebijakan pemda tidak ansich harus berjalan sendiri tanpa dukungan pemprov Maluku. Hal ini akan terus sinergi dan digiatkan dalam pengembangan kawasan maupun mendatangkan pelaku investor. Sehingga kiranya pemda tidak menemui berbagai kendala baik teknis maupun materil yang terus mengitarinya.
Sinergi pemerintahan dalam memacu gerak laju pertumbuhan ekonomi di SBB maupun di Maluku lewat aktifitas perekonomian tambang yang ada di SBB, akan menjadi sektor penyuplai income terbesar bagi pertumbuhan ekonomi penduduk di SBB maupun ekspektasi pembangunan Maluku kedepan.
“pemerintah daerah harus berupayah membangun kawasan tambang sebagai ekonomi terpadu di SBB dalam mendorong percepatan ekonomi pembangunan masyarakat maupun di daerah”, harap SHT lagi.
KM.com
