SELAMAT DATANG di www.KabarMaluku.com  |  Login Wartawan      
Ikuti Informasi Seputar Maluku Hanya di KabarMaluku.com, Aspirasi Gandong

Jalan Rusak Sejak Zaman Belanda, Ratusan Tahun Kecamatan Ini Terisolasi

Ditulis oleh kru KabarMaluku.com on 09 April, 2016 | 9:38 AM

Kondisi Jalan ke Kecamatan Inamosul
Kabupaten SBB, (foto KM.com)
Piru, KabarMaluku.com - Kondisi sejumah desa di kawasan pegunungan Kecamatan Inamosul Kabupaten Seram Bagian Barat (SBB), Maluku sungguh memprihatinkan. Hingga kini tidak ada sarana jalan yang dibangun pemerintah setempat untuk menjangkau desa-desa di kecamatan tersebut.

Satu-satunya jalan warisan pemerintah belanda yang ada di wilayah itu pun kondisinya rusak parah dan tidak bisa dilalui kendaraan. Praktis ribuan warga sejumlah desa yang ada di kecamatan itu selama berpuluh-puluh tahun harus hidup dalam keterisolasian.

Untuk menempuh Kecamatan Kairatu menuju Piru, Ibu Kota Kabupaten Seram Bagian Barat saja warga setempat harus rela berjalan kaki selama seharian. Kondisi ini semakin parah lantaran pemerintah daerah tidak juga berniat memperbaiki jalan warisan pemerintah belanda yang telah rusak termakan usia. “Disini tidak ada jalan aspal, pemerintah sama sekali tidak memperhatikan kami warga pegunungan,”kata Remon Latu warga desa Hunitetu saat dihubungi dari Ambon, Kamis (7/4/2016).
                          
Dia mengaku tidak adanya sarana jalan yang memadai membuat warga sejumlah desa di Kecamatan itu selama ini terisolasi. Untuk menjual hasil panen perkebunan saja warga begitu merasa kesulitan. Sehingga tak heran para petani desa kerap berjalan kaki menuju Kecamatan Kairatu denganmemikul hasil pertanian untuk dijual. “Tidak ada angkot sampai ke desa-desa disini, karena memang jalannya tidak bisa dilalui, kalau dengan sepeda motor juga butuh waktu yang sangat lama,”ujarnya.

Dia menjelaskan ada sejumlah desa di kecamatan itu yang tidak pernah menikmati akses jalan, desa-desa itu anatara lain, Hunitetu, Rambatu, Rumberu, Imabatai, Rurama dan sejumlah desa lainnya. Meski desa-desa tersebut kini telah dimekarkan menjadi kecamatan baru, namun tetap saja pembangunan di wilayah tersebut tidak pernah dinikmati oleh masyarakat. Sulitnya akses transportasi di wilayah itu membuat warga setempat bahkan sangat kesulitan untuk memeroleh pendidikan yang layak. “Tidak ada sekolah SMA disini Anak-anak kami disini sekolahnya di kilometer 9 dan juga di Kairatu, kalau saja pemerintah mau membangun jalan disini mungkin kondisinya tidak seperti ini,”ungkapnya.

Sejak Zaman Belanda
Kondisi jalan menuju kecamatan Inamosul memang sangat parah. Saking parahnya aspal yang berada diatas badan jalan bahkan sudah tidak tampak lagi, dan yang ada hanyalah bebatuan dan lubang-lubang yang menganga.

Anggota DPRD Kabupaten Seram Bagian Barat, Fery Solissa mengaku jalan yang ada di wilayah itu merupakan jalan yang telah dibangun sejak zaman kolonial belanda, dan saat ini kondisinya tidak bisa dilewati lagi oleh kendaraan. “Jalan itu sudah ada sejak zaman belanda, sudah ratusan tahun yang lalu. Beberapa puluh tahun lalu masih bisa dilewati namun kini sudah tidak bisa lagi,”ungkap Fery saat dihubungi secara terpisah.

Dia mengaku akibat kerusakan jalan itu, warga sejumlah desa di kecamatan itu puluhan tahun lamanya terisolasi. Fery yang juga warga Kecamatan Inamosul ini mengatakan pihaknya beberapa kali telah meminta kepada pemerintah daerah untuk membangun jalan di kawasan itu namun hingga kini tidak juga dibangun. “Pembangunan jalan hanya baru sampai di kilometer 5, jadi masih jauh menuju sejumlah desa di wilayah pegunungan,”ujarnya.

Dia menjelaskan kondisi tersebut membuat ribuan warga sejumlah desa di kecamatan tersebut merasa tidak merasakan sentuhan pembangunan selama ini. warga bahkan mengaku telah menjadi korban diskriminasi oleh pemerintah. “Jujur saja warga mengaku belum merasakan kemerdekaan selama ini dan mereka sangat merasa didiskriminasi,”ujarnya.

Menurutnya selaku wakil rakyat yang mewakili ribuan masyarakat di wilayah itu, beberapa kali dia telah menyampaikan masalah tersebut kepada pemerintah daerah. Namun Pemda beralasan jika jalan  merupakan kewenangan pemerintah provinsi Maluku. “Sudah berulang kali kami usaulkan tapi katanya itu jalan Provinsi, jadi kami harap pemerintah provinsi Maluku jangan diam melihat penderitaan masyarakat kami disini,”harapnya.

Sementara Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Maluku, Ismail Usemahu yang dikonfirmasi soal masalah tersebut tidak berhasil dihubungi. (Tim KM.com)

0 komentar:

Post a Comment